55 NEWS – Sebuah informasi yang menghebohkan publik terkait rekrutmen "Petugas Sensus Pertanian 2026" dengan iming-iming gaji fantastis hingga Rp8 juta per bulan dipastikan hoaks oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Pihak Kementan dengan tegas membantah keterlibatan mereka dalam pengumuman lowongan kerja yang beredar luas di media sosial dan aplikasi percakapan tersebut, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran yang tidak masuk akal.
Related Post
Modus penipuan ini mencatut nama besar Kementerian Pertanian serta menggunakan foto Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, untuk memberikan kesan kredibilitas yang palsu. Penawaran pekerjaan ini menyasar lulusan SMA/sederajat dengan janji penghasilan yang sangat menggiurkan, berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan. Calon pelamar kemudian diarahkan untuk mengakses tautan pendaftaran yang tidak resmi, berpotensi membahayakan data pribadi serta memicu kerugian finansial.
Moch Arief Cahyono, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, secara lugas menyatakan bahwa Kementan tidak pernah membuka rekrutmen semacam itu. "Informasi mengenai rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 yang beredar tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks," tegas Arief, Rabu (17/6/2026), seperti dikutip dari 55tv.co.id. Ia menambahkan, Kementan tidak pernah menerbitkan pengumuman tersebut dan tidak bekerja sama dengan pihak mana pun untuk proses rekrutmen melalui tautan yang mencurigakan.
Arief menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penipuan yang kerap mengatasnamakan instansi pemerintah. Terutama, modus yang menawarkan pekerjaan dengan proses pendaftaran tidak transparan dan mengarahkan pelamar ke situs atau tautan di luar kanal resmi. Dalam konteks ekonomi, tawaran gaji yang tidak realistis seringkali menjadi indikator awal adanya penipuan, yang bertujuan untuk mencuri data pribadi atau bahkan memeras finansial korban.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mengklik tautan tersebut, tidak memberikan data pribadi yang sensitif, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya," ujar Arief. Seluruh informasi resmi dari Kementerian Pertanian, baik terkait program, kebijakan, maupun rekrutmen, hanya akan disampaikan melalui situs web resmi dan akun media sosial resmi Kementerian Pertanian. Ini adalah langkah krusial untuk melindungi diri dari potensi kerugian finansial dan penyalahgunaan identitas di era digital.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar