55 NEWS – Di tengah gejolak ekonomi global dan dinamika pasar energi yang kian tak menentu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti urgensi pembenahan sektor transportasi publik sebagai pilar utama dalam strategi mitigasi risiko nasional. Langkah ini, menurut parlemen, bukan hanya sekadar respons, melainkan momentum krusial untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan, sejalan dengan peluncuran paket kebijakan strategis pemerintah.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan bahwa revitalisasi sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menjadi instrumen vital. Ini bukan hanya untuk mereduksi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, tetapi juga untuk menggenjot efisiensi penggunaan energi di skala nasional.
"Salah satu yang menjadi atensi serius kami adalah minimnya progres pembenahan infrastruktur dan layanan transportasi publik di berbagai wilayah, terutama di pusat-pusat perkotaan yang padat," ujar Hamka dalam wawancaranya dengan 55tv.co.id pada Jumat (03/04/2026).
Ia menekankan, transportasi publik adalah tulang punggung fundamental dalam upaya menekan laju konsumsi BBM. "Negara-negara yang memberlakukan pembatasan ketat terhadap penggunaan BBM melalui berbagai kebijakan seringkali adalah negara dengan kualitas transportasi umumnya yang masih jauh dari memadai," jelas Hamka.
Sebaliknya, negara-negara dengan ekosistem transportasi umum yang matang dan terintegrasi justru memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola kebijakan tarif maupun cadangan BBM mereka, karena beban konsumsi individu telah terdistribusi secara efektif.
Maka dari itu, Hamka mendesak pemerintah pusat, khususnya Kemenhub, untuk segera memprioritaskan pembenahan komprehensif pada sektor transportasi umum. Tujuannya jelas: meningkatkan daya tarik dan minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal, sekaligus memastikan kemudahan mobilitas di area perkotaan. "Ini adalah salah satu solusi paling konkret untuk mereduksi konsumsi BBM kita," imbuh Hamka, yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR.
Ia mencontohkan Jepang, sebuah negara yang berhasil membangun budaya kuat di kalangan warganya untuk secara aktif memanfaatkan transportasi publik. Pendekatan ini terbukti sangat efektif dalam menekan angka konsumsi BBM nasional mereka, menjadi model yang patut dicontoh oleh Indonesia. Selain Jepang, beberapa negara maju lain seperti Korea Selatan juga menunjukkan keberhasilan serupa melalui investasi masif pada infrastruktur transportasi publik yang modern dan terintegrasi, menawarkan alternatif yang efisien dan nyaman bagi warganya.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar