55tv.co.id – Dunia maya baru-baru ini dihebohkan dengan beredarnya informasi yang menyebutkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Kabar yang menyebar luas di berbagai platform media sosial tersebut mengklaim bahwa per tanggal 26 September 2026, harga Pertalite akan melonjak drastis dari harga semula Rp10.000 menjadi Rp13.500 per liter. Namun, kabar yang memicu kekhawatiran masyarakat ini ternyata tidak benar.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memberikan klarifikasi resmi untuk meredam kepanikan publik. Pihak kementerian menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan harga Pertalite tersebut adalah berita bohong atau hoaks yang tidak memiliki dasar fakta sama sekali.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan bahwa saat ini sedang terjadi gelombang penyebaran konten yang sangat masif di media sosial terkait isu kenaikan harga BBM tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar tersebut sengaja disebarkan untuk menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat.
"Perlu kami luruskan, saat ini masif sekali konten media sosial yang berisikan informasi kenaikan harga Pertalite. Konten atau informasi ini adalah hoaks atau berita bohong," tegas Dwi Anggia saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Ia menyebutkan bahwa Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah memberikan jaminan bahwa harga BBM subsidi, termasuk Pertalite, tidak akan mengalami kenaikan hingga penghujung tahun 2026. Hal ini tetap berlaku meskipun kondisi pasar minyak mentah dunia sedang mengalami fluktuasi atau tren kenaikan harga.
Kebijakan untuk mempertahankan harga BBM ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Kebijakan ini juga merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga melalui pengendalian harga energi.
Pemerintah mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang tidak jelas sumbernya. Munculnya berita bohong semacam ini dinilai dapat memicu emosi publik dan mengganggu ketertiban sosial.
"Kami mengajak masyarakat agar lebih teliti dalam menyerap setiap informasi yang diterima. Jangan sampai mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja ingin membuat masyarakat emosi," tambah Dwi Anggia.
Sebagai langkah preventif, masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap berita yang diterima. Pastikan untuk selalu merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah atau media massa yang sudah terverifikasi kredibilitasnya guna mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tinggalkan komentar