55 NEWS – Gelombang penolakan keras menyelimuti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menolak angka UMP yang dipatok sebesar Rp5.729.876, dan mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran. Kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dari UMP 2025 yang sebesar Rp5.396.761 dinilai jauh dari harapan dan tidak realistis menghadapi biaya hidup di Ibu Kota.
Related Post
Penolakan ini semakin menguat lantaran UMP Jakarta 2026 tersebut justru lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi 2026 yang mencapai Rp5.999.443, atau nyaris menyentuh angka Rp6 juta. Perbandingan ini memicu kegeraman di kalangan buruh, mengingat Jakarta sebagai pusat ekonomi seharusnya memiliki standar upah yang lebih tinggi.
Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual pada Rabu (24/12/2025), menegaskan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait UMP 2026 merupakan keputusan administrasi negara yang sah untuk digugat secara hukum. "Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke KPTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal, menggarisbawahi keseriusan KSPI dalam menempuh jalur hukum.
Selain menempuh jalur legal, KSPI bersama aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan dipusatkan di dua lokasi strategis, yakni Istana Presiden dan Balai Kota DKI Jakarta. Tuntutan utama mereka bukan hanya perbaikan angka UMP, melainkan juga menyoroti kesenjangan signifikan antara upah yang ditetapkan dengan biaya hidup riil di Jakarta yang diklaim bisa mencapai Rp15 juta per bulan. Angka ini menjadi sorotan tajam, menunjukkan betapa jauhnya UMP dari kebutuhan dasar buruh.
Namun, pelaksanaan aksi demonstrasi tersebut masih mempertimbangkan situasi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Said Iqbal menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar buruh masih dalam masa libur, sehingga mobilisasi massa belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. "Karena sekarang masih masa libur, buruh-buruh masih libur, maka kemungkinan aksi dilakukan pada 29 Desember, jika belum seluruhnya libur," katanya.
Jika aksi tidak dapat terlaksana pada akhir Desember, KSPI memastikan akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada awal Januari 2026. Said Iqbal menegaskan bahwa pada minggu pertama Januari, ribuan buruh di Jakarta akan turun ke jalan, membanjiri Istana Negara dan Balai Kota untuk menyuarakan tuntutan mereka. "Kalau tidak di 29 Desember, maka di awal Januari 2026. Minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta, dengan ribuan buruh turun ke jalan, ke Istana Negara dan Balai Kota," tegasnya, menunjukkan komitmen kuat para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar