55tv.co.id – Dunia pemasyarakatan tanah air kembali diguncang oleh kabar mengejutkan yang melibatkan manajemen Lapas Kelas IIA Cibinong. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Wisnu Hani Putranto dari jabatannya sebagai Kepala Lapas Cibinong. Keputusan drastis ini diambil menyusul temuan mencengangkan dari Ombudsman terkait adanya fasilitas mewah yang tersembunyi di area belakang lembaga pemasyarakatan tersebut.
Related Post
Temuan Ombudsman tersebut memicu polemik luas di masyarakat. Fasilitas yang dimaksud disebut-sebut memiliki standar kenyamanan layaknya sebuah apartemen eksklusif, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kondisi hunian narapidana pada umumnya. Dugaan adanya perlakuan istimewa atau penyalahgunaan wewenang di dalam lapas inilah yang menjadi dasar utama dilakukannya tindakan penonaktifan tersebut.
Tak hanya Wisnu yang harus menghadapi konsekuensi ini, Kementerian Imipas juga melakukan pembersihan besar-besaran di lingkungan Lapas Cibinong. Sebanyak empat pejabat penting lainnya turut dinonaktifkan guna menjalani proses pemeriksaan intensif. Para pejabat yang kini tengah dalam pengawasan tersebut meliputi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses investigasi berjalan objektif dan tidak terhambat oleh pengaruh jabatan.
Di tengah hiruk-pikuk kasus fasilitas mewah ini, sorotan publik pun mulai beralih pada profil pribadi dan kondisi finansial Wisnu Hani Putranto. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat per 31 Desember 2025, Wisnu diketahui memiliki total kekayaan yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp3,19 miliar.
Jika dibedah lebih mendalam, mayoritas kekayaan Wisnu tertanam pada sektor properti. Aset berupa tanah dan bangunan mendominasi portofolio kekayaannya dengan nilai mencapai Rp2,73 miliar. Menariknya, aset-aset properti milik mantan Kalapas Cibinong ini tersebar di beberapa lokasi strategis, mulai dari Kota Semarang, wilayah Jakarta Selatan, hingga Depok. Selain properti, kekayaan lainnya mencakup alat transportasi, mesin, harta bergerak, serta simpanan dalam bentuk kas dan setara kas.
Hingga saat ini, pihak berwenang masih terus mendalami keterkaitan antara gaya hidup dan kepemilikan aset para pejabat tersebut dengan temuan fasilitas mewah di dalam lapas. Masyarakat kini menunggu hasil investigasi menyeluruh untuk mengungkap apakah terdapat aliran dana ilegal atau praktik gratifikasi yang mendasari adanya fasilitas "apartemen" di balik jeruji besi tersebut. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas negara.
Tinggalkan komentar