55tv.co.id – Arah kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selama dua tahun pertama masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kini tengah menjadi sorotan tajam. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) memberikan catatan kritis sekaligus harapan besar terhadap berbagai program yang dicanangkan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat pesisir.
Dalam pengamatan KNTI, terdapat sejumlah program strategis yang dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Program-program tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi peningkatan taraf hidup nelayan kecil yang selama ini sering kali terpinggirkan oleh arus industrialisasi laut.
Namun, KNTI menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari angka-angka statistik atau besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan. Pembangunan infrastruktur fisik yang megah tidak akan berarti banyak jika tidak dibarengi dengan dampak nyata yang langsung menyentuh kebutuhan dasar nelayan di lapangan.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam setiap implementasi program. Menurutnya, pengawasan yang konsisten dan keterlibatan aktif masyarakat lokal adalah kunci utama agar kebijakan pemerintah tidak sekadar menjadi catatan administratif di atas kertas, melainkan menjadi solusi konkret bagi persoalan di laut.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat setempat, bukan hanya berorientasi pada peningkatan angka produksi semata," ujar Dani dalam keterangannya.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius KNTI adalah program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dipandang sebagai salah satu harapan besar bagi para nelayan untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi kelautan. Selain KNMP, KNTI juga menyoroti pentingnya pengembangan budi daya ikan tematik, upaya swasembada garam nasional, serta program modernisasi armada kapal perikanan.
KNTI juga mendorong agar dukungan pendanaan negara terhadap sektor perikanan dijadikan prioritas utama guna memperkuat ekosistem usaha perikanan nasional secara menyeluruh. Dukungan finansial yang kuat diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi nelayan sekaligus menjamin pengelolaan sumber daya laut yang tetap berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.
Namun, KNTI mengingatkan agar peningkatan anggaran tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan mekanisme evaluasi yang terukur. Kolaborasi yang erat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta komunitas nelayan sangat diperlukan agar pembangunan tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi merata hingga ke pelosok pesisir Indonesia.
Tinggalkan komentar