55 NEWS – Kabar gembira bagi masyarakat Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara! Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi mencabut Izin Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Keputusan ini disambut suka cita, setelah melalui perjuangan panjang dan gugatan yang dimenangkan oleh masyarakat di Mahkamah Agung.
Related Post
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Triaji Kusumah, menjelaskan bahwa pencabutan PPKH ini bukan semata-mata karena izin di bidang kehutanan yang dicabut. Melainkan, merupakan konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan masyarakat atas Surat Keputusan (SK) PPKH tersebut.
Lebih lanjut, Ade Triaji Kusumah menegaskan bahwa proses perizinan tambang di kawasan hutan merupakan tahapan akhir. Artinya, izin baru bisa dikeluarkan setelah pemegang izin memenuhi berbagai persyaratan awal dari lembaga teknis terkait. Persetujuan penggunaan kawasan hutan sendiri baru diberikan setelah adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM atau pemerintah daerah melalui Dinas ESDM.
Selain itu, rekomendasi dari kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota), serta izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dinas lingkungan hidup daerah juga menjadi syarat mutlak. "Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, barulah Kementerian Kehutanan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan," jelasnya.
Dengan dicabutnya izin tambang ini, diharapkan Pulau Wawonii dapat terbebas dari potensi kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang seringkali menyertai aktivitas pertambangan. Kemenangan masyarakat ini menjadi bukti bahwa suara rakyat dapat didengar dan diperjuangkan demi kelestarian alam dan keberlangsungan hidup. Tentunya, pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat bersinergi untuk mengembangkan potensi ekonomi Pulau Wawonii secara berkelanjutan, tanpa harus mengorbankan lingkungan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar