55tv.co.id – Sebuah fakta mengejutkan terungkap dari Kementerian Perindustrian Kemenperin. Mereka kini memegang daftar lengkap perusahaan yang menolak berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 yang digagas Badan Pusat Statistik BPS. Penolakan ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal serius bagi kepatuhan industri di tanah air dan memicu respons tegas dari pemerintah.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif membenarkan bahwa pihaknya telah menerima data mengenai entitas bisnis yang enggan terlibat dalam pendataan penting tersebut. Menurut Febri, sikap ini sangat disayangkan dan menjadi sorotan tajam karena dinilai mengindikasikan pembangkangan terhadap regulasi yang berlaku.
"Kami melihat penolakan ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum," tegas Febri. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta sejumlah peraturan pendukung lainnya yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha.
Menyikapi temuan ini Menteri Perindustrian telah mengeluarkan instruksi khusus. Seluruh unit pembina industri di lingkungan Kemenperin diminta untuk segera melakukan pendampingan intensif dan pengarahan kepada perusahaan-perusahaan yang menolak berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan dan memastikan kelancaran program statistik nasional yang krusial bagi perencanaan pembangunan ekonomi.
Tinggalkan komentar