55 NEWS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025), ia mendesak percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pasalnya, lambannya penyelesaian RDTR dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Related Post
Nusron menegaskan, RDTR yang rampung dan clean and clear merupakan kunci utama masuknya investasi. "Kami minta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk tuntaskan RDTR. Kita sedang mempercepat Ease of Doing Business, jadi RDTR harus terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission)," tegasnya. Ia menjelaskan, integrasi RDTR dengan OSS akan memangkas waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari 6-8 bulan menjadi hanya 2 jam.
Namun, realitanya masih jauh dari harapan. Data menunjukkan, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target 464 RDTR. Baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia, dan hanya 37 RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Kondisi ini, menurut Nusron, merupakan penghambat serius bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Menteri Nusron menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda. Ia menilai, kolaborasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pertanahan dan tata ruang. "Sinergi yang kuat akan membuat target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka, tapi kenyataan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah," ujarnya.
Nusron juga mengingatkan peran strategis Pemda dalam kebijakan pertanahan dan tata ruang. Ia mengajak seluruh Pemda di Jawa Timur untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik. Dengan demikian, diharapkan investasi di Jawa Timur dapat berkembang pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor yang bertema "Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional" ini dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; para Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri dan jajarannya.
Editor: Akbar Soaks
Tinggalkan komentar