55tv.co.id – Langkah besar tengah diambil pemerintah dalam melakukan transformasi total terhadap struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kehadiran Danantara sebagai badan holding baru dinilai telah membawa angin segar dan memberikan solusi nyata bagi berbagai persoalan kronis yang selama ini menjerat perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia. Dengan adanya payung holding ini, pemerintah kini memiliki fleksibilitas dan ruang gerak yang jauh lebih luas untuk melakukan penataan ulang yang sebelumnya sulit dieksekusi.
Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Tedi Bharata, mengungkapkan bahwa peran Danantara sangat krusial dalam memecahkan kebuntuan manajemen BUMN. Menurutnya, kehadiran lembaga ini setidaknya telah mampu menyelesaikan separuh dari total permasalahan yang selama ini menghambat performa perusahaan negara.
"Alhamdulillah, menurut saya, Danantara ini telah menyelesaikan setengah dari permasalahan BUMN. Banyak hal yang dulu tidak bisa dilakukan, sekarang dengan adanya Danantara sebagai holding, banyak hal yang bisa kita lakukan," ujar Tedi Bharata dalam acara Antara Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Transformasi yang dilakukan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar fokus pada upaya "menambal" lubang keuangan atau memperbaiki laporan neraca perusahaan saja. Pemerintah kini mulai masuk ke ranah yang lebih fundamental, yakni membedah seluruh proses bisnis di setiap entitas BUMN secara mendalam dan mendetail.
Tedi menjelaskan bahwa pendekatan baru ini dilakukan dengan cara meninjau satu per satu perusahaan untuk melihat di mana letak inefisiensi yang terjadi. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap perusahaan tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga memiliki alur kerja yang efisien dan kompetitif.
"Kami melihat satu per satu mana yang perlu diperbaiki. Jadi, tidak hanya cukup dari sisi keuangan saja. Contohnya seperti yang sedang terjadi di Perumnas; kami tidak hanya membantu dari sisi finansial, tetapi juga membedah dan membantu proses bisnisnya agar lebih optimal," tambahnya.
Selain perbaikan tata kelola dan proses bisnis, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah drastis melalui konsolidasi besar-besaran. Salah satu agenda utamanya adalah merampingkan jumlah entitas dalam ekosistem BUMN agar lebih ramping dan fokus.
Saat ini, tercatat terdapat lebih dari 1.000 entitas yang tersebar dalam ekosistem BUMN, mulai dari perusahaan induk hingga berbagai anak perusahaan. Namun, melalui strategi konsolidasi ini, pemerintah menargetkan jumlah tersebut akan dipangkas secara signifikan menjadi hanya sekitar 250 hingga 300 perusahaan saja.
Langkah pemangkasan ini diharapkan dapat menciptakan korporasi negara yang lebih kuat, lincah, dan memiliki daya saing tinggi di pasar global, sekaligus menghindari tumpang tindih fungsi antarperusahaan negara yang selama ini menjadi kendala efisiensi.
Tinggalkan komentar