55tv.co.id – Gejolak global yang tak kunjung mereda terus menguji ketahanan ekonomi nasional, khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di tengah badai ketidakpastian ini, kolaborasi erat antar otoritas menjadi kunci utama untuk membentengi perekonomian. Jika Rupiah mampu bertahan, efek positif akan menjalar ke sektor finansial dan riil, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aslan Lubis menyoroti bahwa tahun ini bukan periode yang mudah bagi sektor finansial. Rintangan yang menghadang tak ringan, baik dari turbulensi pasar global maupun situasi domestik. Di kancah internasional, konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat masih berlanjut, ditambah gelombang kebijakan proteksionisme yang mengedepankan kepentingan domestik, dimulai oleh Negeri Paman Sam.
"Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai suplai dunia, khususnya energi. Kita tahu, Indonesia kini menjadi pengimpor bersih minyak," ujar Aslan dalam sebuah diskusi di Jakarta. Ia menambahkan, dengan tantangan sebesar ini, tak ada satu lembaga pun yang bisa mengklaim mampu menyelesaikan masalah sendirian. Oleh karena itu, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi mutlak diperlukan.
Bank Indonesia, misalnya, telah menaikkan tingkat suku bunga acuannya hingga 125 basis poin sejak Mei 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga melakukan optimalisasi anggaran, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis di tahun depan. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga stabilitas Rupiah dan ketahanan fiskal. "Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini," tambah Aslan.
Senada, ekonom dari Universitas Indonesia, Telisa Falianty, menegaskan bahwa harmonisasi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah penentu utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Terlebih di tengah meningkatnya tekanan dari pergolakan geopolitik dunia dan volatilitas pasar keuangan. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng dan Bank Indonesia di Kebon Sirih harus berjalan seimbang, tanpa dominasi satu pihak pun. Jika salah satu sektor terlalu dominan, risiko memicu gejolak pada perekonomian nasional akan meningkat.
"Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," jelas Telisa.
Di sisi lain, Telisa juga menyoroti tantangan transmisi kebijakan fiskal ke daerah. Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pengalihan ke program prioritas nasional memerlukan koordinasi dan penyelarasan yang lancar antara pemerintah pusat dan daerah. "Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu," tegasnya.
Dari sisi penyaluran kredit ke sektor riil, meskipun secara makro menunjukkan tanda-tanda pemulihan, aliran dana masih terkonsentrasi pada korporasi raksasa seperti industri sawit, nikel, CPO, dan kredit investasi proyek. Sebaliknya, pertumbuhan kredit UMKM dan modal kerja belum menunjukkan geliat berarti. Kondisi ini sejalan dengan merosotnya daya beli kelompok menengah, yang tercermin dari perubahan pola perilaku finansial mereka.
"Mulai dari fenomena ‘makan tabungan’ hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau yang biasa disebut ‘makan pinjaman’ atau ‘manja’," pungkas Telisa, menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Tinggalkan komentar