55 NEWS – Sertifikasi halal yang seharusnya menjadi angin segar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, justru menjadi momok yang menakutkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama keengganan UMKM mengurus sertifikasi halal adalah persyaratan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Related Post
Persyaratan Amdal ini dianggap memberatkan dan menghambat proses sertifikasi halal bagi UMKM. Akibatnya, terjadi penurunan drastis dalam pengajuan sertifikasi halal. "Dulu, pengajuan bisa mencapai 10.000 per hari, sekarang anjlok menjadi hanya 2.000 per hari. Ini sangat memprihatinkan, mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia," ujar Babe Haikal dalam acara Media Gathering BPJPH di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Babe Haikal menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi kendala regulasi ini. Ia berharap, cita-cita untuk memajukan industri halal Indonesia tidak terhambat oleh masalah sertifikasi halal bagi UMKM. "Tujuan sertifikasi halal adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM. Jika tidak memiliki daya saing, UMKM kita akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara lain yang dikemas menarik, harga murah, dan memiliki logo halal yang mencolok," jelasnya.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, turut mengakui bahwa banyak UMKM yang terhambat oleh persyaratan Amdal saat mengurus sertifikasi halal. "Kami memiliki LSM bernama Tangguh Berkibar yang sering membantu UMKM dalam hal pemasaran, branding, dan pengemasan. Mereka mengeluhkan bahwa persyaratan Amdal menjadi batu sandungan utama dalam proses sertifikasi halal," ungkap Qodari. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar UMKM dapat dengan mudah memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar domestik maupun internasional.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar