55 NEWS – Pemerintah mengambil langkah cepat untuk meringankan beban masyarakat Sumatera yang terdampak banjir dan longsor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan relaksasi aturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bagi wilayah-wilayah yang dilanda bencana. Kebijakan ini membebaskan masyarakat dari keharusan menggunakan barcode saat membeli BBM, berlaku hingga kondisi pascabencana pulih dan aktivitas warga kembali normal.
Related Post
"Tadi pagi, kami telah mengeluarkan relaksasi aturan. Masyarakat yang membeli BBM di SPBU tidak perlu lagi menggunakan barcode," tegas Bahlil di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Kebijakan ini berlaku di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, dengan tujuan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang tengah kesulitan.
Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, terus berupaya mempercepat pemulihan akses terhadap kebutuhan vital seperti listrik, BBM, dan LPG. Bahlil memastikan bahwa stok BBM dan LPG di wilayah terdampak masih mencukupi. Kendala utama saat ini adalah terganggunya akses jalur darat menuju SPBU akibat kerusakan infrastruktur.
Untuk mengatasi masalah distribusi, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) mengambil inisiatif dengan mengalihkan jalur distribusi BBM dan LPG melalui laut dan udara. Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan tetap sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
"Mobilisasi ke daerah-daerah yang terisolasi menjadi tantangan besar karena jalan dan jembatan putus. Namun, kami berupaya dengan berbagai cara, termasuk menggunakan pesawat dan rakit. Di Bireuen, Aceh, misalnya, kami menggunakan rakit untuk mengangkut BBM," jelas Bahlil. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi inovatif dalam mengatasi kendala distribusi dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana terpenuhi.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar