55 NEWS – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, angkat bicara mengenai 17+8 tuntutan rakyat yang berfokus pada isu-isu ekonomi krusial. Tuntutan tersebut meliputi perlindungan upah layak, pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan pentingnya dialog konstruktif dengan serikat buruh. Pemerintah, ditegaskan Airlangga, menjadikan isu-isu ini sebagai prioritas utama dan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.
Related Post
Airlangga menekankan bahwa pencegahan PHK massal adalah bagian integral dari tugas pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa deregulasi yang berkelanjutan di beberapa sektor industri di Jawa berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. Inisiatif ini sedang dalam tahap persiapan matang.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan pekerja kontrak. Fasilitas perlindungan ketenagakerjaan akan tetap diberikan, termasuk melalui kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun. Selain itu, Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog yang inklusif dengan serikat buruh. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik terkait upah minimum dan praktik outsourcing yang adil bagi semua pihak.
Di tengah gelombang protes dan dinamika politik yang ada, Airlangga meyakinkan bahwa kondisi ekonomi nasional secara umum masih relatif stabil. Indikator makro menunjukkan tren positif, dan pasar modal telah menunjukkan resiliensi pasca-gejolak yang terjadi. Nilai tukar Rupiah juga relatif kuat di level Rp16.400. Pemerintah akan terus memperkuat program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk kelas menengah.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar