55 NEWS – Di tengah gejolak harga minyak global yang tak kunjung reda, insentif kendaraan listrik (EV) muncul sebagai pahlawan tak terduga yang berpotensi menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan subsidi energi. Analisis terbaru menunjukkan, konversi satu juta kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik dapat menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun, sebuah angka yang signifikan untuk menstabilkan keuangan negara. Kebijakan ini dinilai mampu menekan beban subsidi energi secara drastis, sekaligus memperkuat resiliensi fiskal Indonesia.
M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mendesak pemerintah untuk segera menghidupkan kembali skema insentif EV. Langkah ini krusial untuk membendung risiko fiskal yang kian membesar akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Menurut Rizal, tanpa dorongan stimulus yang berkelanjutan, Indonesia berisiko besar kehilangan momentum emas dalam percepatan adopsi kendaraan listrik, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah. Ia menyoroti bahwa berakhirnya insentif fiskal pada tahun 2025 akan membuat harga EV melambung, secara langsung menggerus daya beli dan memperlambat transisi energi bersih ini. "Risiko perlambatan ini cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berakhir pada 2025 yang menyebabkan harga kendaraan listrik menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit," ujarnya pada Jumat (3/4/2026).
Data historis menunjukkan efektivitas insentif. Sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan EV nasional mencapai sekitar 82 ribu unit, merepresentasikan 11-12% dari total pasar otomotif, berkat suntikan insentif pemerintah. Namun, optimisme ini dihadapkan pada realitas pahit. Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus memanaskan harga minyak mentah Brent, yang stabil di atas USD 100 per barel. Situasi ini, secara langsung, mengancam peningkatan beban subsidi energi pada APBN.
Rizal merinci, proyeksi alokasi subsidi energi untuk tahun 2026 diperkirakan menyentuh angka Rp210 triliun. Angka ini sangat rentan terhadap dinamika harga minyak global. Ia memperingatkan, setiap kenaikan USD 1 per barel pada harga minyak dapat memicu pembengkakan beban fiskal sebesar Rp6-7 triliun. Dengan demikian, lonjakan harga minyak sebesar USD 10 per barel berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp60-70 triliun, sebuah ancaman serius bagi stabilitas fiskal negara. Oleh karena itu, investasi pada insentif EV bukan sekadar kebijakan lingkungan, melainkan strategi makroekonomi vital untuk menjaga ketahanan APBN di masa depan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar