55 NEWS – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merampungkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) minimal di seluruh provinsi. Survei ini akan menjadi fondasi utama dalam menghitung Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) untuk tahun 2026. Formula baru ini menjanjikan perubahan signifikan dalam penentuan upah.
Related Post
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa perhitungan UMP 2026 akan sangat dipengaruhi oleh hasil survei KHL di masing-masing daerah. Hal ini berpotensi menciptakan perbedaan signifikan dalam kenaikan upah minimum, bahkan di dalam satu provinsi sekalipun.
"Ada kemungkinan beberapa daerah mengalami kenaikan upah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun ada juga yang mungkin lebih rendah," ujar Yassierli di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Detail lengkap mengenai formula penyesuaian upah ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Menaker juga mengajak seluruh serikat pekerja/buruh untuk bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan 150 juta angkatan kerja di Indonesia, di mana 60% bekerja di sektor informal, kolaborasi menjadi kunci. "Kita perlu bekerja sama agar seluruh angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak," tegas Yassierli. Pemerintah telah menyediakan balai-balai kerja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan komitmen dunia usaha untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja dalam penyusunan UMP/UMR 2026. "Kami menyadari pentingnya memperhatikan aspek pekerja dengan baik. Kami berupaya agar dunia usaha dan industri dapat tumbuh kompetitif, sambil tetap memikirkan kesejahteraan pekerja," kata Anindya di sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa. Dunia usaha berkomitmen untuk mencari titik temu antara pertumbuhan bisnis dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar