55tv.co.id – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Asbanda kini gencar menyuarakan pentingnya kesetaraan kesempatan bagi Bank Pembangunan Daerah BPD dalam setiap program dan transaksi pemerintah. Langkah ini krusial demi memperkokoh peran BPD sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Related Post
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan bahwa BPD tidak mencari perlindungan dari persaingan ketat. Sebaliknya BPD menuntut peluang yang sama untuk menjadi mitra penyalur dana pemerintah asalkan memenuhi standar teknologi tata kelola layanan dan manajemen risiko yang mumpuni. "Kami tidak meminta proteksi kami meminta level playing field," ujar Agus. "BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan kapabilitas digital dan governance."
Data terbaru hingga Juni 2026 menunjukkan total aset 27 BPD telah mencapai angka fantastis sekitar Rp1.043 triliun. Angka ini didukung oleh penyaluran kredit sekitar Rp673 triliun dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga DPK sekitar Rp770 triliun. Secara fundamental kondisi BPD terbilang kokoh. Namun pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan sumber pendanaan perlu diwaspadai agar tidak memicu kenaikan biaya dana yang pada akhirnya membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan kompetitif.
Agus juga menekankan bahwa likuiditas BPD bukan sekadar masalah neraca bank semata. Likuiditas BPD adalah bagian integral dari kapasitas pembangunan daerah. Pasalnya BPD memegang peranan vital dalam membiayai beragam kebutuhan ekonomi regional mulai dari sektor UMKM pangan perumahan kesehatan pendidikan transportasi hingga infrastruktur.
Struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik unik yang sangat berkolerasi dengan siklus fiskal daerah Transfer ke Daerah APBD serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah. Oleh karena itu setiap perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah wajib mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah. "Efisiensi kebijakan memang penting namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah," kata Agus.
Asbanda juga mendesak agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD dapat lebih diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif. Penempatan dana ini bisa dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM pangan perumahan kesehatan pendidikan dan infrastruktur daerah. "Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah," tegas Agus.
Lebih lanjut Asbanda menyerukan agar setiap penyusunan kebijakan nasional menyertakan perspektif dampak pembangunan regional. Hal ini mengingat BPD memiliki karakter dan fungsi yang khas berbeda dari bank komersial pada umumnya. BPD tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah perluasan inklusi keuangan serta pembiayaan pembangunan regional.
Tinggalkan komentar