55 NEWS – Setelah sempat menjadi sorotan publik dan menghadapi potensi sanksi denda hingga Rp200 juta, manajemen Roti O akhirnya mengumumkan perubahan kebijakan signifikan terkait metode pembayaran. Seluruh gerai Roti O kini secara resmi menerima transaksi baik secara tunai maupun non-tunai, mengakhiri kontroversi yang sempat viral di media sosial dan menimbulkan perdebatan sengit mengenai hak konsumen.
Keputusan ini diambil menyusul insiden yang menjadi buah bibir, di mana seorang nenek dilaporkan ditolak saat hendak membeli roti menggunakan uang tunai. Video kejadian tersebut dengan cepat menyebar luas, memicu beragam reaksi dari masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepatuhan bisnis terhadap regulasi mata uang di Indonesia.
Insiden tersebut sontak mengingatkan kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa setiap pihak wajib menerima Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penolakan terhadap Rupiah dapat berujung pada ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp200 juta. Bank Indonesia (BI) melalui Kepala Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso, sebelumnya juga telah menegaskan bahwa secara hukum, tidak ada pihak yang diperbolehkan menolak uang Rupiah, baik kertas maupun logam, untuk transaksi domestik.
Menanggapi gejolak yang terjadi, manajemen Roti O segera melakukan evaluasi internal. Melalui akun Instagram resminya, @rotio.indonesia, mereka menyampaikan pengumuman penting, "Seluruh outlet Roti O menerima pembayaran tunai dan non tunai." Dalam pernyataannya, manajemen juga mengucapkan terima kasih atas masukan, perhatian, dan kepercayaan yang terus diberikan oleh pelanggan, mengindikasikan respons positif terhadap kritik konstruktif yang diterima.
Perubahan kebijakan Roti O ini tidak hanya sekadar penyesuaian operasional, melainkan juga cerminan pentingnya kepatuhan bisnis terhadap regulasi moneter dan sensitivitas terhadap sentimen konsumen. Di era digitalisasi yang semakin pesat, di mana pembayaran non-tunai kian dominan, kasus ini menjadi pengingat bahwa uang tunai tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat dan harus diakomodasi. Bagi pelaku usaha, insiden ini menegaskan urgensi untuk menyeimbangkan inovasi teknologi pembayaran dengan kepatuhan hukum dan inklusivitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin belum sepenuhnya terliterasi digital atau lebih nyaman dengan transaksi tunai. Langkah cepat Roti O dalam merespons isu ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi semua pelanggannya, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi sektor ritel lainnya dalam mengelola kebijakan pembayaran.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar