Gaji Manajer Kopdes Bikin Heboh Ini Kata Menkeu

55tv.co.id – Isu gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang mencapai belasan juta rupiah per bulan mendadak jadi sorotan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara menanggapi kabar yang beredar luas di media sosial tersebut.

Purbaya dengan tegas membantah angka fantastis itu. Ia menyebut nominal Rp16 juta terlampau tinggi dan jauh dari rancangan skema penggajian yang tengah digodok pemerintah. Menurutnya, besaran upah yang ideal bagi para manajer koperasi desa tersebut sejatinya hanya setara dengan Upah Minimum Provinsi UMP. Bahkan, Purbaya mengisyaratkan bahwa angka UMP pun masih terkesan agak berlebihan.

"Angka Rp16 juta itu jelas salah terlalu besar," ujar Purbaya saat ditemui dalam sesi jumpa pers di kantornya pada Rabu 5 Agustus 2026. "Saya dengar UMP saja masih sedikit ketinggian, tapi saya belum tahu angka finalnya berapa. Yang jelas tidak akan sampai sebesar itu," tambahnya.

Hingga kini, lanjut Purbaya, pemerintah belum mengesahkan nominal gaji definitif untuk posisi manajer KDMP. Keputusan resmi terkait hal ini baru akan diumumkan setelah seluruh proses pembahasan dan finalisasi rampung.

Sebagai bendahara negara Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan pernah menyetujui skema remunerasi yang dinilai terlalu membebani anggaran. Oleh karena itu, rumor mengenai gaji manajer KDMP yang menembus Rp16 juta per bulan dipastikan hanyalah isapan jempol belaka.

"Kami belum melihat angka pastinya namun yang jelas tidak akan mencapai nominal itu. Jika memang sebesar itu kami pasti tidak akan menyetujuinya," tegas Purbaya. Ia kembali menyebut bahwa sementara ini patokan yang dibahas adalah UMP. "Saya masih menunggu seperti apa angka finalnya nanti," pungkasnya.

Informasi ini mencuat setelah sebelumnya beredar luas di platform media sosial sebuah tangkapan layar slip gaji yang diduga milik seorang manajer Kopdes. Slip tersebut menunjukkan total gaji sebesar Rp16.250.000 per bulan yang konon akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN selama dua tahun.