55tv.co.id – Sebuah manuver besar terjadi di balik layar proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta Bandung Kementerian Keuangan kini resmi mengambil alih mayoritas 60 persen saham dari konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Keputusan strategis ini disebut sebut sebagai kunci pembuka jalan bagi perpanjangan rute Whoosh hingga ke Surabaya Jawa Timur sebuah kabar yang diungkap langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Related Post
Purbaya menjelaskan bahwa ketertarikan pihak Tiongkok untuk terus mengembangkan jaringan kereta cepat yang saat ini baru melayani rute Jakarta Bandung menjadi pemicu utama langkah ini. Proyek ambisius tersebut berpotensi besar diperluas hingga ke Surabaya Jawa Timur. Proses pengambilalihan saham ini ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.
Sebelumnya PT KCIC merupakan entitas patungan dimana 60 persen saham dikuasai oleh PT PSBI dan 40 persen sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok Beijing Yawan HSR Co Ltd. Kini Kemenkeu melalui unit Special Mission Vehicle SMV akan mengambil alih porsi 60 persen tersebut. SMV ini mencakup beberapa entitas penting seperti PT SMI PT PII PT SMF LPDP dan LMAN. Dengan cara ini operasional Whoosh dipastikan tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Purbaya dengan tegas menyatakan bahwa 60 persen saham Whoosh ini tidak akan lagi berada di bawah kendali PT Kereta Api Indonesia Persero maupun konsorsium PSBI yang selama ini terdiri dari KAI PT Wijaya Karya Tbk PT Jasa Marga Tbk dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Sebaliknya kepemilikan mayoritas ini akan sepenuhnya dipegang oleh unit SMV yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.
Skema ini memungkinkan pembiayaan operasional serta kewajiban KCIC di masa mendatang akan ditopang oleh dividen dan keuntungan usaha yang dihasilkan oleh SMV di bawah Kemenkeu. Purbaya juga kembali menekankan bahwa pihak Tiongkok tetap menunjukkan minat kuat untuk melanjutkan kemitraan bahkan Kemenkeu membuka lebar peluang untuk memperluas jangkauan proyek kereta cepat ini hingga ke wilayah Jawa Timur.
"Enam puluh persennya kini milik kita Kementerian Keuangan sementara empat puluh persen sisanya masih dipegang oleh pihak Tiongkok" pungkas Purbaya menjelaskan komposisi kepemilikan yang baru.
Tinggalkan komentar