55 NEWS – Isu kelangkaan beras yang sempat menghantui masyarakat ternyata menyimpan fakta yang mengejutkan. Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri membongkar dugaan manipulasi data stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Temuan ini sekaligus menepis anggapan kelangkaan beras yang selama ini beredar.
Related Post
Investigasi mendalam yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Djoko Prihadi dan Brigjen Pol. Kurniawan Affandi mengungkap adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi riil di lapangan. Klaim Ketua Koperasi Pedagang Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, mengenai menipisnya stok beras medium ternyata tidak berdasar.
Satgas Pangan menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam distribusi beras dan stok beras di PIBC dalam kondisi yang mencukupi. "Data dimainkan. Ini bukan kelalaian teknis, ini bisa dikategorikan sebagai sabotase terhadap distribusi dan pencapaian ketahanan pangan negara," tegas Satgas Pangan, Kamis (5/6/2025).
Lebih lanjut, Satgas Pangan menyoroti data pengeluaran beras pada 28 Mei 2025 yang mencatatkan angka 11.410 ton. Angka tersebut dinilai tidak valid karena bukan merupakan hasil penghitungan riil, melainkan selisih dari stok akhir 27 Mei, ditambah pemasukan, kemudian dikurangi hasil stock opname 28 Mei. Data pengeluaran beras yang sebenarnya dan telah terverifikasi hanya sebesar 2.368 ton, jauh berbeda dengan angka yang ditampilkan pada panel informasi stok beras PIBC.
Satgas Pangan juga menemukan bahwa stok 46.551 ton yang dilaporkan tidak berdasarkan pengamatan aktual di lapangan, melainkan hanya berdasarkan laporan pengelola toko atau data kiriman. Bahkan, dalam beberapa kasus, Satgas tidak dapat bertemu langsung dengan pihak gudang.
Praktik pencatatan pengeluaran beras juga dinilai kurang akurat. Pengeluaran beras menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan bajaj tidak tercatat karena volumenya kecil (di bawah 500 kg). Selain itu, Satgas Pangan juga mengungkapkan bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi untuk stock opname di lingkungan PIBC.
"Stock opname terakhir dilakukan pada Oktober/November 2023, dan baru dilakukan kembali pada Mei 2025 atas perintah pimpinan akibat dinamika harga di pasaran dan keluhan dari pedagang," ungkap Satgas Pangan. Temuan ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pendataan dan pengawasan stok beras di PIBC yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistem distribusi dan pengawasan stok beras demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar