55 NEWS – Tahun 2025 tercatat sebagai periode paling bergejolak dalam lintasan karier Sri Mulyani Indrawati, sosok yang hampir satu dekade menjadi nahkoda keuangan negara. Puncak dari dinamika ini adalah pengunduran dirinya yang mengejutkan dari kursi Menteri Keuangan pada Selasa, 9 September 2025. Estafet kepemimpinan di Kementerian Keuangan kemudian beralih kepada Purbaya Yudhi Sadewa, menandai berakhirnya sebuah era yang penuh tantangan dan gejolak politik.
Related Post
Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah atmosfer politik yang memanas, bahkan diwarnai insiden tak terduga yang menimpa pribadi Sri Mulyani. Kediaman pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III, Tangerang Selatan, menjadi sasaran aksi penjarahan oleh sekelompok orang tak dikenal pada Minggu, 31 Agustus 2025. Peristiwa ini, yang terekam dalam video dan tersebar luas di media sosial, terjadi dua kali dalam semalam, yakni sekitar pukul 00.30 WIB dan kembali terulang pada pukul 03.30 WIB, di mana massa terlihat memasuki rumah dan membawa sejumlah barang.
Alih-alih terlarut dalam kemarahan atau kekecewaan, Sri Mulyani justru menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia menyampaikan pesan yang menyejukkan kepada publik, menekankan pentingnya demokrasi yang berjalan tanpa anarki, dengan etika dan moralitas sebagai fondasi utama perjuangan bangsa. Sikap ini menjadi sorotan, menunjukkan integritasnya di tengah badai politik yang menerpa.
Insiden penjarahan tersebut sontak memicu gelombang spekulasi luas di kalangan masyarakat dan pelaku pasar mengenai kemungkinan pengunduran diri Sri Mulyani. Kekhawatiran akan ketidakpastian fiskal pun mencuat. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, segera bertindak untuk meredam gejolak. Ia dengan tegas membantah isu tersebut pada Minggu (31/8/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. “Tidak, tidak (tidak mundur),” kata Airlangga, seraya memastikan bahwa Sri Mulyani tetap hadir dalam Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Pada hari yang sama, bahkan hingga keesokan harinya, Sri Mulyani tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (1/9/2025), ia menyampaikan bahwa pemerintah senantiasa membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kritik, dan masukan. Hal ini, menurutnya, krusial untuk perbaikan dan koreksi berkelanjutan, namun harus tetap dalam koridor semangat gotong royong dan persatuan. Ia menegaskan, perbedaan pandangan adalah keniscayaan dalam demokrasi, tetapi pembangunan Indonesia sesuai amanat UUD 1945 membutuhkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, serta menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Tanda-tanda pengunduran diri Sri Mulyani sempat meredup seiring dengan keputusannya untuk tetap mengambil kebijakan strategis. Pada 1 September 2025, ia mengalokasikan dana sebesar Rp16 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025. Dana ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KKMP/KDMP) melalui bank-bank yang ditunjuk pemerintah, sebuah langkah konkret untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Pasal 2 Ayat 2 PMK tersebut secara eksplisit menyatakan, “Untuk memberikan dukungan kepada bank yang menyalurkan pinjaman kepada KKMP dan/atau KDMP, pemerintah menggunakan SAL untuk penempatan dana pada bank.” Ini menunjukkan komitmennya hingga detik-detik terakhir jabatannya, sebelum akhirnya secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar