GEMPAR! Menkeu Purbaya Blak-blakan: Bukan Pemerintah yang Tahan Restitusi Pajak Rp500 Triliun, Tapi ‘Tangan-Tangan Gaib’ di Internal! Siapa Dalangnya?

55 NEWS – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah tudingan yang menyebut pemerintah sengaja menahan atau mempersulit pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) milik wajib pajak. Sebaliknya, Purbaya menuding adanya "kongkalikong" oknum di lapangan yang sengaja memperlambat proses, padahal anggaran pengembalian pajak tahun ini mencatatkan lonjakan drastis, diproyeksikan mencapai Rp500 triliun.

Dalam sebuah media briefing yang digelar di kantornya pada Jumat (26/6/2026), Purbaya menegaskan bahwa realisasi pencairan restitusi justru menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Itu sebetulnya nggak betul (pencairan restitusi ditahan) karena restitusi yang keluar dari kita sekarang sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Harusnya mereka terima duit lebih banyak," ujar Purbaya, seperti dikutip dari 55tv.co.id.

Data yang dipaparkan Purbaya menunjukkan, dalam empat bulan pertama tahun ini saja, klaim pengembalian kas pajak telah menyentuh angka Rp160 triliun. Angka kuantum ini setara dengan akumulasi pencairan restitusi selama sembilan bulan penuh pada tahun sebelumnya. Dengan tren positif ini, Purbaya memproyeksikan total restitusi tahun 2026 berpotensi menembus Rp500 triliun, jauh melampaui realisasi setahun penuh (full year) tahun lalu yang tertahan di angka Rp360 triliun.

"Empat bulan itu sudah keluar Rp 160 triliun. Tahun lalu itu, 9 bulan Rp 160 triliun. Kalau dikalikan sama 4 bulan kali lain itu Rp 500 triliun. Tahun lalu, full year keluar Rp 360 triliun," jelas Purbaya, membandingkan secara matematis lonjakan performa pencairan restitusi.

Dengan melimpahnya kucuran dana tersebut, bendahara negara menilai secara logika tidak seharusnya muncul keluhan birokrasi di luar, terkecuali ada manipulasi dari internal. Purbaya secara terbuka mencurigai adanya "taktik terstruktur" dari oknum aparat perpajakan. Modus operandi ini diduga melibatkan kesengajaan memperlambat proses administrasi bagi pengusaha di lapangan, semata-mata untuk menciptakan kesan bahwa pemerintah tengah seret likuiditas atau menahan dana. "Dengan angka itu nggak mungkin ada keluhan. Berarti orang pajak sendiri yang main," tegas Purbaya, mengindikasikan adanya praktik curang di tubuh institusi perpajakan yang merugikan wajib pajak dan mencoreng citra pemerintah.

Editor: Akbar soaks