55 NEWS – Dugaan permintaan jatah Rp5 triliun oleh oknum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Cilegon, Banten, tengah menjadi sorotan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun angkat bicara, mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Peristiwa ini dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi dan keamanan berusaha di Indonesia.
Related Post
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyatakan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengungkap duduk perkara sebenarnya. "Kami perlu mengetahui apakah ini tindakan yang mengatasnamakan organisasi Kadin, atau murni tindakan individu," tegas Shinta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/5/2025). Apindo, lanjut Shinta, tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Fokus utama Apindo saat ini adalah memastikan keamanan berusaha dan peran organisasi masyarakat (ormas) dalam menjaga iklim investasi yang kondusif. "Peristiwa ini sangat mengganggu iklim usaha yang baik," tambahnya dengan nada prihatin.
Apindo secara tegas mendukung langkah investigasi lebih lanjut terkait kasus di Cilegon. Shinta menekankan, perlu kejelasan agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia tetap terjaga. "Peristiwa Cilegon ini perlu diinvestigasi secara menyeluruh untuk mengetahui duduk persoalannya," pungkasnya. Kejelasan kasus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Dugaan permintaan jatah yang fantastis tersebut jika terbukti benar, tentu akan menjadi preseden buruk dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi dunia usaha di Indonesia. Jika terbukti, tindakan oknum tersebut tidak hanya merugikan potensi investasi di Cilegon, namun juga dapat merusak citra Indonesia di mata investor asing. Apindo berharap penegak hukum dapat segera mengungkap kebenaran dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat, jika terbukti bersalah.
Editor: Akbar Soaks
Tinggalkan komentar