55 NEWS – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengungkapkan praktik kurang terpuji sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Banyak BUJT yang baru mengurus Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjelang pengajuan kenaikan tarif tol. Hal ini terungkap dalam pernyataan Dody di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (11/4/2025). Praktik ini tentu saja mengundang pertanyaan besar: apakah kenaikan tarif tol yang diajukan benar-benar berdasar pada peningkatan layanan, atau hanya akal-akalan untuk meraup keuntungan lebih besar?
Related Post
Dody menegaskan, pengajuan kenaikan tarif tol secara reguler akan diteliti secara ketat. "Sebelum memberikan persetujuan, kami akan menguji SPM yang diajukan. Kami harus memastikan BUJT tidak hanya mengurus SPM sebagai syarat formalitas kenaikan tarif," tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kecurigaan bahwa beberapa BUJT memanfaatkan celah regulasi untuk menaikkan tarif tanpa memberikan peningkatan layanan yang signifikan kepada pengguna jalan tol.
Untuk mencegah praktik tersebut, Kementerian PUPR akan memperketat pengawasan. Tim khusus akan diturunkan untuk melakukan pengecekan berkala terhadap kualitas jalan tol. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPM yang diajukan BUJT benar-benar mencerminkan kualitas layanan yang diberikan, bukan hanya perbaikan dadakan menjelang pengajuan kenaikan tarif.
Dengan langkah ini, Kementerian PUPR berharap dapat memastikan keadilan bagi pengguna jalan tol. Kenaikan tarif tol harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang nyata dan terukur, bukan hanya sebagai dalih untuk menaikkan pendapatan BUJT. Ke depan, pengawasan terhadap SPM akan diperkuat agar layanan kepada pengguna jalan tol maksimal dan tidak hanya menjadi alat untuk mendapatkan persetujuan kenaikan tarif. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan jalan tol di Indonesia.
Editor: Akbar Soaks
Tinggalkan komentar