55 NEWS – Pemerintah Indonesia berencana mengirimkan 5.000 pekerja migran ke delapan negara tujuan, termasuk beberapa negara di Timur Tengah. Keputusan ini memicu kekhawatiran publik terkait keamanan para pekerja, mengingat situasi geopolitik di kawasan tersebut yang kerap bergejolak.
Related Post
Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa perlindungan dan keamanan pekerja migran adalah prioritas utama pemerintah. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar masalah yang menimpa pekerja migran disebabkan oleh keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
"Setelah delapan bulan menjabat sebagai menteri, saya mempelajari betul akar masalahnya. Ternyata, jika keberangkatan dilakukan secara prosedural, masalah jarang terjadi. Masalah muncul ketika keberangkatan dilakukan secara non-prosedural, itu kuncinya," ujar Karding pada Minggu (15/6/2025).
Menteri Karding menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh, termasuk peningkatan aspek hukum dan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau. Sosialisasi mengenai pentingnya keberangkatan secara legal juga akan digencarkan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengiriman tenaga kerja, terutama ke Timur Tengah. "Kadin selalu melihat tantangan sebagai peluang. Tantangan kita hari ini adalah memastikan pengiriman dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sesuai prosedur dan perlindungan yang jelas," kata Anindya. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hal ini menjadi krusial agar para pekerja dapat berkontribusi positif bagi negara dan keluarga tanpa harus menghadapi risiko yang tidak perlu.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar