55 NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait kabar kerugian besar yang menimpa petani tembakau akibat gagal panen. Kerugian ini sangat signifikan, dimana investasi mencapai Rp30 juta per hektare hanya menghasilkan Rp1 juta. Menkeu Purbaya mengaku baru mendengar kabar tersebut dan akan segera melakukan pengecekan lebih lanjut.
Related Post
Menanggapi permintaan relaksasi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu petani yang ingin kembali bercocok tanam, Purbaya menegaskan bahwa Himbara beroperasi secara independen di luar wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, permasalahan gagal panen ini seharusnya ditangani langsung oleh pemerintah melalui sektor fiskal, bukan melalui intervensi perbankan.
"Saya baru dengar ini, nanti saya akan cek. Tapi pada dasarnya Himbara beroperasi sendiri di luar wewenang Kemenkeu. Kalau itu kan bukan Himbara, harus pemerintah yang masuk," ujar Purbaya saat memberikan keterangan pers di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat akan mengambil peran aktif dalam mencari solusi bagi para petani tembakau yang mengalami kerugian.
Lebih lanjut, Purbaya juga memberikan klarifikasi terkait penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himbara, yang sempat ia inspeksi mendadak (sidak) di BNI dua hari sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa peran Kemenkeu dalam hal ini hanyalah sebagai deposan atau nasabah bank. "Sebetulnya itu urusan mereka sendiri, yang saya jaga adalah jangan sampai uangnya dipakai untuk beli dolar," tegasnya. Hal ini menegaskan bahwa Kemenkeu fokus pada pengawasan penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.
Pernyataan Menkeu Purbaya ini memberikan sinyal bahwa pemerintah akan segera turun tangan untuk membantu petani tembakau yang mengalami gagal panen. Namun, bentuk bantuan seperti apa yang akan diberikan masih belum jelas. Para petani diharapkan segera menghubungi pemerintah daerah setempat untuk menyampaikan permasalahan mereka agar dapat segera dicarikan solusi yang tepat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar