55 NEWS – Publik dihebohkan isu pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan Pertamina. Apakah ini tindakan oplosan ilegal atau praktik blending yang legal? Faktanya, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Mari kita kupas tuntas aturan mainnya!
Related Post
Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), menjelaskan bahwa blending BBM merupakan proses pencampuran berbagai jenis BBM dengan karakteristik berbeda untuk menghasilkan spesifikasi BBM tertentu. Proses ini legal dan diatur dalam UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 10 Ayat (1), yang mengizinkan pengolahan BBM untuk meningkatkan mutu dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar. Aturan turunannya tertuang dalam PP 36/2004 jo. PP 30/2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Kuncinya, blending BBM harus memenuhi spesifikasi mutu produk sesuai aturan dan dilaporkan sesuai prosedur teknis yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri ESDM. Perusahaan besar seperti Pertamina, kilang, dan distributor yang telah mendapat persetujuan pemerintah dapat melakukan blending, namun tetap di bawah pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan pajak.
"Blending itu mencampur dengan unsur tertentu, termasuk aditif untuk menghasilkan jenis BBM tertentu dan sesuai SNI," tegas Marwan. Ia membedakan blending dengan oplosan yang merupakan tindakan ilegal dan bertujuan meraup keuntungan semata. Oplosan tidak mempertimbangkan spesifikasi dan aturan yang berlaku.
Tuduhan negatif terhadap Pertamina terkait pencampuran BBM dinilai Marwan sebagai informasi yang menyesatkan dan merugikan, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga citra BUMN. Perlu dipahami bahwa blending merupakan praktik yang lazim dan diatur secara ketat, berbeda jauh dengan praktik oplosan BBM ilegal. Kejelasan regulasi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk mencegah praktik ilegal dan menjaga kualitas BBM di Indonesia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar