55tv.co.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman baru-baru ini membuka tabir dugaan praktik manipulasi kualitas beras yang melibatkan empat grup perusahaan raksasa. Skandal ini diperkirakan telah meraup keuntungan ilegal fantastis hingga puluhan triliun rupiah dan memicu kerugian besar bagi jutaan konsumen di seluruh Indonesia. Amran menegaskan modus operandi ini sebagai kejahatan ekonomi terstruktur yang sangat merugikan masyarakat luas.
Related Post
Penyelidikan mendalam, termasuk uji laboratorium, mengindikasikan adanya kecurangan mutu beras skala besar yang dilakukan di tingkat produsen. Menteri Amran tidak segan menyebut angka fantastis Rp98 triliun sebagai total "perampokan" yang dilakukan oleh empat grup korporasi tersebut. Angka ini bukan sekadar keuntungan bisnis biasa melainkan hasil dari praktik penipuan yang terencana.
Lebih lanjut terungkap bahwa estimasi kerugian konsumen yang mencapai hampir Rp100 triliun ini berasal dari aktivitas empat grup korporasi besar bukan hanya empat pabrik penggilingan beras. Dari kalkulasi pembagian pasar satu grup saja mampu meraup hingga Rp2,08 triliun setiap bulan atau setara dengan Rp24 triliun dalam setahun. Ini menunjukkan betapa masifnya skala operasi dan keuntungan yang mereka dapatkan dari praktik ilegal ini.
Badan Reserse Kriminal Polri sebelumnya juga sempat melakukan investigasi terhadap beberapa korporasi terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras. Nama-nama besar yang terseret antara lain Wilmar Group PT Food Station Tjipinang Jaya PT Belitang Panen Raya dan PT Sentosa Utama Lestari dari Japfa Group.
Amran turut menyoroti ketimpangan ekonomi dalam rantai pasok beras. Meskipun ada alokasi anggaran hingga Rp537 triliun untuk menopang produksi padi nasional yang mencapai 34,69 juta ton pembagian hasil ekonominya masih jauh dari kata adil. Dari Rp215 triliun yang beredar di tingkat petani setiap rumah tangga petani hanya mengantongi sekitar Rp1,87 juta. Ironisnya para pengusaha penggilingan atau rice milling unit justru menikmati porsi terbesar mencapai Rp259 triliun. Kondisi ini memperparah dampak dari praktik penipuan mutu beras yang terungkap.
Tinggalkan komentar