55tv.co.id – Anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia diprediksi membengkak drastis. Konflik geopolitik global yang tak kunjung mereda berpotensi melambungkan beban fiskal negara hingga Rp700 triliun. Situasi ini memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas keuangan negara.
Related Post
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta konflik Ukraina-Rusia, telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Situasi ini berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas energi secara global.
Saat ini, alokasi untuk subsidi dan kompensasi energi mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Namun, perhitungan terbaru menunjukkan adanya potensi lonjakan hingga Rp300 triliun, sehingga totalnya bisa menyentuh angka fantastis Rp700 triliun. "Jika kita tidak mengantisipasi dengan pengembangan energi baru terbarukan, konsekuensinya adalah peningkatan kompensasi dan subsidi yang signifikan," ujar Yuliot dalam acara EBTKE Conex di JIExpo Kemayoran, Rabu (2 September 2026).
Kenaikan harga energi ini bukan hanya memengaruhi harga bahan bakar di SPBU, tetapi juga merembet ke biaya produksi industri dan memicu inflasi. Bagi Indonesia, ini berarti kebutuhan anggaran untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG akan membengkak.
Yuliot menambahkan, lonjakan anggaran Rp300 triliun tersebut berpotensi menciptakan defisit pembiayaan yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk tahun 2026.
Menyikapi ancaman ini, pemerintah gencar mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah strategis ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global.
Tinggalkan komentar