55 NEWS – Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi kian mendekat, namun sinyal kekhawatiran mulai terpancar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hingga Senin, 30 Maret 2026, jumlah SPT yang masuk baru menyentuh angka 10,12 juta, sebuah capaian yang masih jauh dari target ambisius 15 juta wajib pajak yang diharapkan melapor.
Related Post
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengungkapkan bahwa meski terjadi peningkatan signifikan dalam 24 jam terakhir, total pelaporan per 30 Maret 2026 pukul 24:00 WIB tercatat sebanyak 10.124.668 SPT. "Update capaian pelaporan SPT Tahunan PPh per tanggal 30 Maret 2026 pukul 24:00 WIB untuk periode sampai dengan 30 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat 10.124.668 SPT," ujar Inge, seperti dikutip dari 55tv.co.id, Selasa (31/3/2026). Ia menambahkan, angka ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar untuk mencapai target 15 juta wajib pajak yang diharapkan melapor.
Secara rinci, dominasi pelaporan masih berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan dengan 8.877.779 laporan. Sementara itu, kontribusi dari WP Orang Pribadi Non-Karyawan mencapai 1.039.175 laporan. Untuk kategori WP Badan dengan periode tahun buku Januari-Desember, tercatat 205.752 laporan dalam mata uang Rupiah dan 145 laporan dalam Dolar AS. DJP juga mencatat adanya laporan dari WP Badan dengan tahun buku berbeda yang telah disampaikan secara bertahap sejak Agustus 2025.
Kesenjangan antara realisasi dan target pelaporan SPT ini bukan sekadar angka statistik biasa. Dalam konteks ekonomi makro, kepatuhan wajib pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Target 15 juta pelapor mencerminkan proyeksi potensi penerimaan pajak yang sangat vital untuk membiayai berbagai program pembangunan dan belanja negara. Apabila target ini tidak tercapai, ada potensi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas fiskal dan kapasitas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mengingat tenggat waktu yang semakin mepet, DJP dihadapkan pada tantangan besar untuk mendorong jutaan wajib pajak lainnya agar segera menunaikan kewajiban perpajakannya. Edukasi dan kemudahan akses pelaporan melalui e-filing menjadi kunci. Fenomena ‘last minute’ atau pelaporan di detik-detik terakhir sering terjadi, namun DJP berharap kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dan tepat waktu demi keberlangsungan pembangunan nasional.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar